MAKALAH

MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANYA

Program Sarjana Ekonomi Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA

2010

MATA KULIAH : Sosiologi dan Politik

DOSEN :Muhammad Burhan Amin

TOPIK TUGAS :Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan (kasus

kemiskinan) dan Upaya Pemecahanya.

KELAS :1 eb 19

DATELINE TUGAS : 06 Maret 2010

TANGGAL PENYERAHAN TUGAS: 06 Maret 2010

PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri tanpa meniru atau mengutip dari tim/pihak lain.

Apabila terbukti tidak benar,kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai 1/100 untuk mata kuliah ini.

Penyusun

NPM	Nama Lengkap	Tanda Tangan
21209824	Helsita Mika P.L

Program Sarjana Ekonomi Akuntansi

UNIVERSITAS GUNADARMA

2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmatnya saya dapat menyelesaikan makalah ini .Dengan kemahakuasaan-Nya pula,saya telah menyelesaikan penyusunan makalah “MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (kasus kemiskinan)DAN UPAYA PEMECAHANYA”,dalam tugas sosiologi politik.Tujuannya tiada lain adalah ikut menyumbangkan peranan para pengajar dalam isaha memberikan materi serta pemantapan tentang kasus kemiskinan di segala aspek dalam kehidupan.

Masalah kemiskinan sering kali memeng menuntut adanya upaya untuk melakukan pendefinisian dan pengukuranOleh sebab itu wajar pula apabila kemudian apabila di jumpai beberapa konsep dan cara pengukuran tentang masalah kemiskinan ini.

Makalah ini disusun berdasarkan standar yang telah di tetapkan oleh pengajar sekaligus pembimbing dalam mata kuliah sosiologi dan ilmu politik.Makalah ini berisi pokok pokok pembelajaran yang harus di kembangkan lebih lanjut oleh masing masing pembaca.

Saya menyadari bahwa sebagai manusia yang memiliki keterbatasan,tentu hasil makalah ini tidak mungkin luput dari kekurangan.Dengan upaya dan semangat peningkatan ilmu sosiologi dan politik.Saya senantiasa mengharapkan kontribusi pemikiran anda,baik berupa kritik maupun saran demi penyempurnaan makalah ini.Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bekasi,Maret 2010

penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……………………………………………………………….

KATA PENGANTAR……………………………………………………………...

PENDAHULUAN………………………………………………………………….. A.Intensitas dan Kompleksitas Masalah……………………………………

B.Latar Belakang Masalah………………………………………………….

C.Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat………………………………

1.Mengembangkan system social yang responsif……………….….

2.Pemanfaatan Modal Sosial………………………………………..

3.Pemanfaatan Institusi Sosial……………………………………...

a.Organisasi Masyarakat……………………………………

b.Organisai Swasta………………………………………….

c.Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan social………...

d.Kerjasama dan Jaringan…………………………………..

D.Upaya Penanganan Masalah……………………………………………..

PENUTUP………………………………………………………………………….

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………

PENDAHULUAN

Masalah sosial sebagai inspirasi perubahan (kasus kemiskinan)dan upaya pemecahanya.

Masalah kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana taraf hidupnya tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya,dapat dikatakan bahwa jauh dari kesejahteraan.Keadaan tersebut diatas dapat disebabkan oleh berbagai macam-macan faktor.Sementara itu kasus kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan system .

Sebelum kita membahas penanggulangan kemiskinan itu sndiri,terlebih dahulu kita mengetahui factor-faktor yang melatarbelakngi masalah tersebut.

A.INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

Beberapa ilmuan social yang berasal dari latar belakang yang berbeda telah melakukan studi dimana masalah kemiskinan yang dialami oleh masarakat Indonesia pada umumnya.Sehingga di jumpai berbagai konsep dan cara pengukuran tentang masalah kemiskinan.Dalam konsep ekonomi misalnya,studi masalah kemiskinan akan segera terkait dengan konsep standar hidup,sedangkan para ilmuan yang lain mengaitkan kemiskinan dengan kelas,stratifikasi social(kesenjangan social) dan bentuk bentuk deferensiasi social lainya.

Konsep taraf hidup (level of living) misalnya ,tidak hanya di liat dari sudut pendapatan melainkan juga dari segi pendidikan,perumahan dan kondisi social serta segi kesehatan.Hardiman dan Midgley mengemukakan tiga pendekatan :

1.Garis kemiskinan

2.Indikator kesejahteraan

3.Pengukuran ketimpangan.

Kemiskinan dari segi non ekonomi diharapkan agar indicator pembangunan lebih melihat prbaikan kehidupan dilihat dari segi aspek manusianya .Dengan demikian pembangunan diperuntukan untuk semua pihak dan semua lapisan masyarakat.

Kemiskinan dapat dilihat secara absolut dan ecara relatif.Secara absolut maksudnya tingkat kemiskinan diukur dengan standar tertentu,sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa mereka yang taraf hidupnya di bawah standar yang ditentukan tersebut dikatakan miskin,sebaliknya mereka yang berada di atas standar dinyatakan tidak miskin.Standar yang dipakai dianggapsudah tidak memadi lagi apabila perbandinganya dilakukan antar dua kondisi yang mempunyai rentang waktu yang cukup panjang dan tuntutan kebutuhan hidup juga makin meningkat sebagai akibat perubahan social ekonomi.Situasi yang sama akan dijumpai apabila memperhatikan stratifikasi social yang ada,walaupun lapisan bawah telah meningkat taraf hidupnya,akan tetapi apabila peningkatan itu dibandingkan dengan yang dialami oleh lapisan lain masih jauh lebih rendah ,maka secara relatif masih merasakan kondisinya tetap miskin.

Kartodirjo menempatkan dua jenis sindrom,yakni sindrom kemiskinan dan sindrom inertia.Di daerah pedesaan sindrom kemiskinan berkaitan dengan pengangguran,kurang gizi,buta hufuf sedangkan sindrom inertia berakar pada passivisme ,fatalisme.Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya penanganan yang bersifat komprehensif.Faktor-faktor yang mempengaruhi bentuk jaringan perangkap kemiskinan menurut Chamber adalah ,kemiskinan,kelemahan fisik,isolasi kerentanan dan ketidakberdayaan,dapat dikatakan bahwa penanganan masalah kemiskinan tidak bias melibatkan banyak aspek terutama aspek ekonomi,.sosiologis,psikologis dan politis.

· Aspek ekonomis : Terbatasnya pemilikan factor produksi ,rendahnya

Tingkat upah,rentan terhadap kebutuhan mendesak

karena tidak memiliki tabungan,kemampuan yang

lemah dalam mengatasi masalah ekonomi.

· Aspek Sosilogis :Rendahnya akses layanan social ,terbatasnya

jaringan interaksi social dan penguasaan informasi.

· Aspek Psikologis :Perasaan rendah diri,sikap fatalisme dan merasa

terisolasi.

· Aspek Politis :Kecilnya akses terhadap fasilitas dan

kesempatan,perlakuan diskriminasi .

Sebelumnya elah dibahas mengenai keterkaitan masalah ekonomi dengan berbagai factor,dan selanjutnya adalah membentuk jaringan yang memperkokoh kondisi kemiskinan melalui mekanisme lingkaran yang tak berujung pangkal.Sehubungan dengan hal ini kondisi keluarga miskin sebagai lingkungan social kurang membantu terbentuknya watak atau sifat –sifat pribadi yang dapat mendobrak kemiskinan.Secara teorotik dikenal tiga alternatif yang dilakukan oleh kelompok miskin untuk menanggulangi kehidupanya yang kurang beruntung.

· Accommodation :Perilaku yang pada umumnya mereka lebih suka

menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang

ada.

· Avoidance :Strategi menyingkir dan bersuara yang lebih

mengandung resiko,sehingga kurang disuki oleh

kelompok miskin di pedesaan.

· Aggresion :Usaha mengubah system dan kemapanan yang

dianggap menjadi penyebab kondisinya miskin.

B.LATAR BELAKANG MASALAH

Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latar belakangnya.Dalam sub bab sebelumnya ditemukan sumber masalah kemiskinan dan penyebab kemiskinan.Yang pertama menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisiyang disebabkan olehkekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis ,psikologis,maupun cultural..Yang kedua adalah factor structural sebagai penyebabnya.Kedua jawaban tersebut berbeda karena pendekatan yang digunakan juga berbeda.Yang pertama mencari sumber masalah pada level individu dan yang kedua mencari sumber masalah pada level system atau struktur.Pendekatan kedua lebih melihat masyarakat termasuk system dan strukturnya sebagai penyebab masalah kemiskinan.Contohnya ialah ketimpangan antar desa dan kota.

Selain dikenal pemahaman sumber masalah kemiskinan pada level pada individu dan system,di kenal pula usaha penjelasan secara fisik ekologi dan secara ekonomi politik.Dixon menggunakan pendekatan tersebut untuk menjelaskan kemiskinan di pedesaan.Penjelasan secara ekonomi politik,menjelaskan kemiskinan kemiskinan sebagai akibat tidak meratanya penguasaan sumber daya alam dalam masyarakat.Kondisi semacam ini dapat berlangsung baik pada skala sempit maupun skala yang luas,dari tingkat local,nasional sampai internasional.Sebagai contoh jika harga beras di pasaran dunia internasional jatuh sebagai akibatnya kemudian diikuti oleh jatuhnya harga jual secara nasional ,maka sebagai mata rantainya para pedagang akan mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh jatuhnya harga ini.

Dalam proses lebih lanjut,hal tersebut dapat menyebabkan berbagai ketimpangan,ketimpangan tersebut dapat terjadi pada level internasional,local,dan nasional.Ketimpangan pada level internasional disebabkan oleh adanya eksploitasi negara penjajah terhadap negara jajahanya pada masa kolonial.Pada level nasional,ketimpangan terjadi sebagai akibat proses pertukaran yang tidak seimbang antara sector pedesaan dan perkotaan.

Sebetulnya cara penjelasan latar belakang kemiskinan melalui physical and eccological explanation dan political economy explanation tersebut dalam dalam klasifikasi tentang kemiskinan alamiah dan kemiskinan buatan(Sinaga dan White Alfan dkk).Dikatakan bahwa kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yabg timbul sebagai akibat sumber daya yang terbatas atau yang langka jumlahnya serta tekhnologi yang sangat rendah.

Dilihat dari pengertianya ,konsep kemiskinan buatan identik dengan kemiskinan structural.Sebagaimana dikemukakan oleh selo soemardjan ,kemiskinan structural adalah kemiskinan yang diderita oleh golongan suatu masyarakat ,yang mana karena struktur social masyarakat tersebut ,mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka.

C.PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

Kapasitas masyarakat untuk mewujudkan kondisi kesejahteraan secara mandiri berasal dari kenyataan bahwa kehidupan masyarakat tertata dalam suatu system yang di dalamnya terkandung berbagai komponen yang saling berinteraksi yakni,struktur kebudayaan baik kebudayaan materil atau non materil (agama,tradisi,kesenian),struktur soial yang mengandung lapisan golongan (ras,agama,kelamin),institusi-institusi yang berupa aturan ,lembaga,organisasi,lambing,ritual,struktur mentalitas yang berupa sifat (pola perilaku,peranan social)

1.Mengembangkan System Social yang Responsif

Sosiatri adalah ilmu penyembuhan masyarakat,pengobatan penyakit social,memulihkan berturut turut penyakit anak,orang tua dan jiwa,sosiatri tidak hanya berurusan dengan pekerjaan social atau pelayanan social melainkan penyakit masyarakat yang kebanyakan adalah karena kegagalan umpan balik.Upaya pemecahan masalah tidak cukup dengan memberikan pelayanan social yang sifatnya rehabilitatif.Dalam praktik keidupan social,bekerjanya mekanisme kontrol social ini dapat dibedakan menjadi dua,yaitu kontrol pasif dan kontrol aktif.Kontrol pasif dalam bentuk dorongan internal warga masyarakat agar berperilaku sesuai nilai dan norma ,serta menghindari yang sebaliknya.Yang kedua adalah kontrol aktif yang merupakan proses untuk mengimplementasikan tujuan dan nilai yang sudah disepakti.Apabila dalam masyarakat ditemukan suatu kondisi dimana banyak nilai dan norma dilanggar sehingga integritas social terganggu maka terjadi kegagalan mekanisme sosialisasi nilai dan kontrol sosialnya.

Dalam rangka usaha masyarakat sendiri untuk menangani masalah social dapat dilakikan melalui upaya developmental,strategi community development dan strategi pembangunan lain yang berbasis masyarakat.Dalam perkembangan terakhir tampaknya strategi pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas yang direkomendasikan oleh David Korten.Selain itu di kenal juga konsep pembangunan yang digerakkan masyarakat.Perbedaan diantara keduanya adalah dalam community based recourses management yang sering disebut juga sebagai community driven development lebih merujuk pada kemampuan komunitas dalam memutuskan sendiri pilihan sumber daya yang ada.Dari ketiga strategi tersebut seolah olah memiliki beberapa kesamaan terutama karena sama –sama berbasis komunitas,dan mengandung unsure pembudayaan .

2.Pemanfaatan Modal Sosial

Berbagai pola penanganan dapat di peroleh melalui proses belajar social yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya.Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal social yang seperti halnya dengan modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energi penggerak tindakan bersama dalam menangani masalah social.Dalam berbagai referensi dapat ditemukan definisi tentang modal social yang dikemukakan oleh Uphoff,yang menurut pendapatnya modal social dapat dibedakan dalam dua kategori fenomena kognitif dan stuktural.Dala fenomena kognitif modal social tumbuh dari proses mental dan hasil pemiliran yang diperkuat oleh budaya termasuk nilai dan norma.Dimensi structural fenomena modal social terkait dengan organisasi social dan institusi social yang didalamnya terkandung peranan ,aturan,dan prosedur yang dapat membentuk jaringan yang luas.

Pada perkembangan terakhir,banyak program pengentasaan kemiskinan yang merupakan program dari pemerintah tetapi dalam pelaksanaanya menumbuhkan institusi dari masyarakat sendiriuntuk mengelolanya .Sebagai contoh Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan(P2KP),Badan Keswadayaan Masyarakat(BKM) dan lain-lain.Pada sisi lain di jumpai juga berbagai tindakan bersama yanghasilnya tidak secara langsung mempengaruhi tingkatan taraf hidup.Bentuknya merupakan usaha yang dirancang dan dilaksanakan oleh masyarakat sendiri untuk membangun berbagai prasarana produksi misalnya,bendungan sederhana dan saluran air.

Dalam bentuk yang lain,terutama dilihat dari upaya mengantisipasi masalah social ,modal social yang berupa solidaritas social ,rasa saling percaya dapat mendorong berbagai macam bentuk tindakan yang merupakan cerminan kepedulian social.Walaupun masyarakat mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha penanganan masalah social secara mandiri dan untuk itu perlu di tingkatkan kapasitasnya melalui upaya pemberdayaan ,hal itu tidak berarti menghilangkan tanggung jawab negara dalam penanganan masalah social.Untuk hal-hal seperti itu negara perlu negara perlu mengurangi peranya dalam pengambilan keputusan yang sentralistis dan top down.

Dengan demikian,dalam upaya penanganan masalah social ini perlu didudukan secara proporsional,dalam hal apa negara harus diperkuat dalam hal apa peran negara perlu dikurangi sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

3.Pemanfaatan Institusi Sosial

Dalam sub bab ini titik berat perhatian dalam analisis tidak difokuskan pada keberadaan masalah –masalah sosialnya melainkan lebih menitikberatkan pada analisis tentang keberadaan organisai-organisasi social yang berfungsi melakukan usaha kesejahteraan social dan pelayanan social,termasuk dalam energi social dan potensi yang ad dalam masyarakat.

a.Organisasi masyarakat

secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan social yang berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga :institusi masyarakat local,organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat.

b. Organisasi Swasta

Sektor usaha sesuai sifatnya,pada umumnya adalah bidang usaha yang sangat memperhitungkan profit.Sebagai contoh dapat dikemukakan bentuk perusahaan asuransi baik yang memberikan jaminan hari tua,pendidikan anak,maupun jaminan kecelakaan dan musibah yang lain.Walaupun demikian,bukan berarti tidak ada peluang bagi organisasi swasta ini untuk melakukan dan memberikan pelayanan social yang tidak semata mata berorientasi profit kepada lapisan masyarakat bawah.Pelayanan social sebagai aktualisasi kepedukian sosialnya yang merupakan bagian dari aktivitas usahanya dalam bentuk corporate social responsibility(CSR).Salah satu bentuk usaha CSR adalah kecendrungan perusahaan dan industri besar yang memulai memasukkan usaha community development bagi masyarakat sekitar sebagai bagian dari perusahaanya.

Dalam hal ini pemerintah dapat melakukan beberapa alternatif,mulai dari kebjakan yang sifatnya persuasive sampai yang sifatnya memaksa.Kebijakan persuasive dapat dilakukan dengan mendorong gerakan filantropi untuk lebih memberikan iklim yang kondusif dakam masyarakat agar memilili rasa saling peduli terhadap sesama.Usaha persuasif lainya adalah bentuk penghargaan atau sertifikat bagi usaha swasta yang lebi banyak melakukan aktivitas pelayanan social tersebut.

Secara garis besar arah kebijakan social dalam rangaka optimalisasitersebut dapat dibedakan menjadi tiga:

• Yang bersifat umum dalam pengertian menciptakan iklim kondusif dalam masyarakat bagi terpeliharanya semangat kepedulian social dan solidaritas social
• Yang menyangkut pengembangan masing masing jenis organisasi social .
• Kemungkinan memperluas jaringan yang memberi peluang kerjasama dan hubungan kemitraan antar organisasi social.

c.Optimalisasi Kontribusi dalam Pelayanan social

Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai organisasi social bagi perwujudan kesejahteraan social dan untuk mendorong aktualiasasi potensi yang masih laten ,dibutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya.Iklim yang kondusif tersebut dapat dibangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilai filantropi,solidaritas social dan empati.Potensi dan kontribusi sector nonnegara dalam penanganan masalah social sebetulnya tidak harus diwujudkan dalam bentuk tindakan pemberian pelayanan soaial kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan secara langsung.Kontribusi dapat juga melalui dukungan finansial kepada institusi yang berbasis masyarakat local maupun LSM yang secara melembaga telah melakukan tersebut.

Hikmat(2004:127) menyajikan data dari departemen social pada 1999,dari 9.070 LSM dan organisasi social yang ada diperkirakan 46% mengalami kesulitan pendanaan untuk membiayai operasional pelayanan social.Hal yang sama juga dialami oleh 3.996 organisasi social berbasis masyarakat social.Untuk organisasi pemerintah,kebijakan yang perlu segera diambil adalah melakukan reorientasi dalam melakukan usaha kesejahteraan social dan pelayanan social agar tidak terlalalu birokratis apalagi berorientasi proyek.

Oganisai swasta baik yang langsung melakukan usaha kesejahteraan social maupun yang memberi bantuan atau menjadi donatur organisasi pelayanan social yang ada perlu terus diberi perangsang.Berbagai kebijakan untuk memberikan semacam reward kepada mereka ,misalnya di bidang perpajakan dapat dipertimbangkan.Sertifikasi dapat juga menjadi salah satu bentuk rangsangan karena dapat meningkatkan image perusahaan dan langsung atau tidak langsung terhadap pemasaran.

d.Kerja sama dan jaringan

Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis .perlu dijajagi berbagai kemungkinan kerjasama antarorganisasi pelayanan social yang ada.Melalui berbagai dialog dan interaksi antar sesama masing masing pihak dapat saling belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribisinya bagi perwujudan kesejahteraan social.Media tersebut akan dapat memberikan anyak inspirasi sehingga masing masing pihak terdorong untuk melakukan suatu bentuk usaha pelayanan social yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan.

Dengan terjalinya komunukasi akan mendorong kesadaran bahwa masing masing memiliki kekurangan yang dapat diisi oleh pihak lain.Beberapa agenda dalam stakeholder adalah: memantapkan komitmen bersama atau bila mungkin visi misi bersama,menjembatani potensi kesejahteraan social dalam masyarakat dengan kebutuhan pelayanan social,membangun komunikasi antar pihak agar saling memperoleh masukan bagi lebih terciptanya hubungan sinergis ,memfasilitasi bagi semakin tumbuhnya saling percaya.

Di samping itu,forum stakeholder,juga dapat mengambil peran sebagai media bagi terjalinya komunikasi antar pihak.Dari apa yang telah di uraikan tersebut maka modal dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan dalam forum antar stakeholder adalah komitmen bersama.Forum antar stakeholder yang dikembangkan tersebut tidak harus dalam bentuk organisasi formal dan aturan yang ketat dan kaku.

D.UPAYA PENANGANAN MASALAH

Sebagaimana sudah diuraikan sebelumnya,maka strategi pembangunan masyarakat dalam menangani kemiskinan akan sangat dipengaruhi oleh pendekatan dalam memahami latar belakang dan sumber masalahnya.Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih dititikberatkan pada penungkatan kualitas manusia sehingga akan lebih berfungsi efektif dalam upaya peningkatan hidupnya.Sementara itu ,apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan system maka strategi penanganan kemiskinan lebih dititikberatkan pada perubahan structural.

Dilihat dari seberapa jauh suatu strategi pembangunan masyarakat melakukan perubahan structural dalam rangka usaha peningkatan taraaf hidup,Dixon membedakan adanya tiga bentuk strategi yaitu strategi teknokratik ,reformis dan radikal.Strategi teknokratik bertujuan untuk peningkatan produksi,yang menjadi sasaran utama adalah lapisan yang memungkinkan peningkatan produksi secara cepat dan efisien yaitu elite desa dan pemilik tanah luas.Strategi reformis bertujuan untuk melakukan redisrttribusi pendapatan disamping peningkatan produksi,yang menjadi sasaran utama adalah petani menengah dan petani progresif dalam masyarakat desa.Strategi radikal memiliki tujuan melakukan perubahan structural dan ibstitusional dalam rangka mempercepat terjadinya estribusi kewenangan politik kekeyaan dan produksi,yang menjadi sasaran utama adalah petani kecil,petani tak bertanah dan buruh tani.Sehubungan dengan itu Kremer mengemukakan empat bentuk partisipasi lapisan miskin dalam program pengentasan kemiskinan khususnya melelui suatu model yang disebut community action program(CAP),yaitu:

· Pertama,merupakan parisipasi dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan program yang akan dijalankan.

· Kedua,berupa partisipasi dalam perkembangan program .dasar pemikiranya adalah sebagai kelompok sasaran ,lapisan miskin akan berkedudukan sebagai konsumen program.

· Ketiga,lebih menekankan pada keterlibatan dalam gerakan social .

· Keempat,dinilai sebagai bentuk yang paling tidak controversial,berupa keterlibatan lapisan miskin dalam berbagai pekerjaan.

Keempat tersebut adalah sekedar alternatif yang ditawarkan kremer .

Sejalan dengan hal itu berkaitan dengan ketimpangan desa kota,strategi alternatif yang diusulkan adalah bahwa posi sumber daya pembangunan ,tabungn ,kredit,keahlian,uang,harys melimpah ditumpahkan ke pedesaan.Mereka berharap agar bantuan tersebut lebih banyak dimanfaatkan untuk kelompok lapisan yang paling membutuhkan yaitu kelompok miskin.

Untuk maksud tersebut selama dasawarsa1970’an muncul tiga strategi dasar:

· Bantuan disalurkan ke tempat dimana mayoritas penduduk miskin hidup melelui program pembangunan desa terpdu.

· Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-orang miskin melalui program kebutuha dasar manusia.

· Bantuan dipusatkan pada kelompok yang mempunyai ciri-ciri sosioekonomi khusus melallui proyek yang sengaja dirancang untuk masyarakat khusus tertentu.

Berkaitan dengan hal itu ,di Indonesia menggunakan beberapa strategi utama penanggulangn kemiskinan yaitu,perluasan kesempatan pada kelompok miskin dalam pemenuhan hak-hak dasar dan penungkatan taraf hidup secara berkelanjutan,pemberdayaan kelembagaan masyarakat guna lebih memungkinkan partisipasi kelompok miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik,peningkatan kapasitas untuk mengembankan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha ,perlindungan social dan rasa aman terutama bagi kelompok rentan ,penataan kemitaan global untuk menata ulanh hubungan dan kerjasama dengan lembaga internasional guna mendukung pelaksanaan strategi pertama sampai keempat.

DAFTAR PUSTAKA

1. soetomo,masalah social dan upaya pemecahannya,pustaka pelajarE

2. Robert Morris,social policy of the American welfare state.Harper & Row Publisher.USA.1979

3. WWW.Google.com

4. Edi Suharto.phd.konsep kemiskinan dan strategi

penanggulanganya.www.policy.hu/suharto/mak indo.13.html